MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Makalah Perekonomian Indonesia

Nama : Andi Artawan
phone : 082343368000

Pembahasan

2.1 Sistem Ekonomi Indonesia

                1. pengertian sistem

Sistem menurut Chester A. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut.

Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek) tadi, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi.

                 2. pengertian - pengertian sistem ekonomi

Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

Menurut Dumairy : sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam ssuatu tatanan kehidupan. Menurut Sanusi : sistem ekonomi merupakan suatu organisasi terdiri dari sejumlah lembaga yang sling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

3. Sistem – sistem Ekonomi

a. Sistem Ekonomi Kapitalis

Dalam Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual.

Ciri – ciri sistem ekonomi Kapitalis :

·         Pengakuan yang luas atas hak pribadi

·         Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar

·         Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri.

Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).
Kebaikan-kebaikan sistem ekonomi Kapitalis

• Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

• Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.

• Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi Kapitalis

• Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.

• Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

b. Sistem Ekonomi Sosialis

Dumairy menjelaskan, sistem ekonomi sosialis adalah adanya berbagai distorasi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien, dan bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.

Ciri-ciri sistem ekonomi Sosialis :

• Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
• Peran pemerintah sangat kuat
• Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi

Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi Sosialis

·         Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan

·         Tidak ada insentive untuk kerja keras

·         Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi

c. Sistem Ekonomi Campuran

Sanusi menjelaskan dalam sistem ekonomi campuran dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada pula sistem ekonomi campuran dimana peran kekuasaan pemerintah relatif besar.

Ciri – ciri sistem Ekonomi Campuran :

·         Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasata

·         Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah

·         Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah

 Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:

(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.

Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.

Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.

Percobaan  untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.

Percobaan  untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.

4. Persaingan terkendali

Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.

Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);

Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indonesia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu  atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

2.2 Sejarah Ekonomi Indonesia

                1. Sejarah Pra Kolonialisme

A.   Masa Sebelum Penjajahan ( Sebelum Tahun 1600 )

Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Posisi gografis dimana pusat kerajaan berada beragam dan berakibat pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.

Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal perdagangan internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan.

Kerajaan Mataram berada bagian tengah Pulau Jawa, posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit dekat dengan pertanian, maka kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.

Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sector pertanian dan perdagangan.

B.   Masa Penjajahan Portugis ( 1509 – 1659 )

Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma.

Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi . pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-repah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi Portugis.

C.   Masa Penjajahan Belanda ( 1602 – 1942 )

Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi Indonesia bernama Timor Timur.

Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimilikny, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

            1.    Peperangan terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar.

            2.    Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

            3.    Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendir

            4.    Pembagian deviden kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.

Bubarnya VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.

Sistem tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta dipasar dunia. Sistem ini sangat merugikan bahkan menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC (sistem tanam paksa) dahulu sIstem landrent , sIstem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang dipedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.

Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan kaerna desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga bumi kearah yang lebih baik dengan memdorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda.

                2. Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal

Sistem ekonomi leiberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut :

a. Adanya pengakuan yang luas terhadap hak pribadi

b. Praktek perekonomian di atus menurut mekanisme pasar

c. Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (profile motife)

                3. Era Pendudukan Jepang

Konstelasi peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :

            1.    Perluasan Areal Persawahan

            2.    Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.

Perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad.

                4. Ekonomi Indonesia setiap Periode Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

a. Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )

Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :

1.    Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )

Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu.

Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :

      1.    Pinjaman Nasional

Pinjaman nasional dilakukan oleh menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.

       2.    Pemenuhan Kebutuhan Rakyat

       3.    Melakukan Konferensi Ekonomi

Pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi.

        4.    Membuat Rencana Pembangunan

Dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Dalam dokumen ini meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.

        5.    Membangun Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi

Pemerintah berusaha menggandeng swasta untuk mewujudkan rencana-rencana diatas.

        6.    Nasionalisasi Bank Indonesia

Selain kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak stabil.

        7.    Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

           8.    Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )

Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.

Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

                b. Masa Orde Baru ( 1967 – 1998 )

Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.

Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :

            1)    Kebutuhan Pokok

            2)    Pendidikan dan kesehatan

            3)    Pembagian pendapatan

            4)    Kesempatan kerja

            5)    Kesempatan berusaha

            6)    Partisipasi wanita dan generasi muda

            7)    Penyebaran pembangunan

            8)    Peradilan

Agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Sisi negatif dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.

                c. Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi sosial dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis menjadi desentralitis.

      1.    Masa Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 )

Salah satu tugas penting Presiden Habibie adalah mendapatkan kembali komunitas Negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah :

1)    Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara

2)    Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

3)    Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00

4)    Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

5)    Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF

6)    Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Shat

7)    Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Meski hanya singkat dalam masa pemerintahannya, namun Habibie menjadi peletak dasar bagi pemerintahan selanjutnya.

     2.    Masa Presiden Abdurrahman Wahid / Gus Dur ( 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 )

Gus Dur memerintah dengan gaya yang agak kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan public sehingga berakibat seringnya muncul perdebatan di public yang tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan ke luar negeri, yang cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan.

Perekonomian kala itu butuh perhatian serius dalam penanganannya, salah satunya sector moneter dan untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai berikut :

1)    Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

2)    Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik

3)    Sosial dan Politik yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia

4)    Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam negeri

Gus Dur telah menghiasi bagian sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Di tengah keterbatasan fisiknya dan gaya kontroversinya, Gus Dur juga telah meletakkan dasar kebijakan yang dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya.

      3.    Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 )

Mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga saham gabungan yang cenderung menurun.

Salah satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita dan menurunkan kurs mata uang rupiah dibawah Rp 10.000,00 dan untuk mengatasi korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan walaupun masih ada beberapa kebijakannya yang memicu banyak kontroversi tetapi Megawati sebagai presiden wanita pertama di Indonesia menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberhasilannya dalam memperbaiki sector moneter, dan membidani terbentuknya lembaga korupsi jelas merupakan modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.

  4.    Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - Sekarang )

Merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi Negara dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan SBY yang dianggap kontroversial yaitu :

1)    Kebijakan mengurangi subsidi BBM

Dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2)    Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin namun pada kenyataannya kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.

Kebijakan lain yang ditempuh adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan ini dilakukan melalui pengendalian pembangunan infrastruktur, melalui ajang pertemuan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (tahun 2006). Event ini mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyaknya investasi asing di Indonesia diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Perkembangan dalam sector utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF. Lalu masa ini juga ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, tingkat inflasi pada masa ini sempat membumbung tinggi.

Pada tahun 2010, perumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Walaupun korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.

Era SBY meninggalkan beberapa masalah yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya karena belum muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tingkat angka pengangguran dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.

2.3. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

                1. Produk Domestik Bruto ( PDB )

Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil <!-(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)--> mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

                2. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

                a. pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ( Economic Growth ) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor
produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.

Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

            Simon Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”. 
Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi

• Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
• Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)

Dalam praktek angka, PNB kurang lazim dipakai, yang lebih populer dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah,terbatas pada negara yang bersangkutan.

Sumber Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product, GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara.

Kenaikan GDP dapat muncul melalui:
        1. Kenaikan penawaran tenaga kerja
Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama.
       2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia
Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi.
      3. Kenaikan produktivitas
Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. (Case dan Fair, 1999;326)

• Perbedaan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi

1.      Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian.

2.      Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan

• Persamaan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi

1.      Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi.

2.      Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita.

3.      Kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat.

4.      Kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat

B.   Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. (Di level provinsi di Indonesia biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto-PDRB)

PDB jika dibagi dengan jumlah penduduk maka menjadi PDB per kapita. Ukuran ini lebih spesifik karena memperhitungkan jumlah penduduk serta mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu tempat.

Ada banyak pendapat mengenai penyebab naik turunnya total produksi barang dan jasa, namun banyak ahli ekonomi yang setuju akan dua penyebab berikut ini :

(1)   Sumber pertumbuhan. Ahli-ahli ekonomi sering merujuk pada tiga sumber pertumbuhan, yaitu : (a) peningkatan tenaga kerja, (b) peningkatan modal, dan (c) peningkatan efisiensidimana kedua faktor ini digunakan. Jumlah tenaga kerja dapat meningkat jika pekerja yang telah tersedia bekerja lebih lama, atau jika ada tambahan tenaga kerja baru. Sedangkan persediaan modal dapat meningkat jika perusahaan mendorong kapasitas produktifnya dengan menambah pabrik dan peralatan (investasi). Efisiensi bertambah ketika output yang lebih dapat diperoleh dari jumlah tenaga kerja dan/atau modal yang sama. Ini sering disebut sebagai Total Factor Productivity (TFP).

(2)   Terjadinya penurunan (downturns) pada ekonomi. Ini menjawab pertanyaan mengapa output dapat turun atau naik lebih lambat. Secara logika, apapun yang menyebabkan penurunan pada tenaga kerja, modal, atau TFP akan menyebabkan penurunan pada output atau setidaknya pada tingkat pertumbuhan output. Misalnya, peristiwa seperti bencana alam, penyebaran penyakit berbahaya dan kerusuhan.

Lalu bagaimana PDB diukur? Caranya, total nilai berbagai macam barang dan jasa diagregasikan. Namun karena berton-ton baja tidak mungkin dijumlahkan begitu saja dengan, misalnya, produksi roti, maka proses agregasi dilakukan berdasarkan nilai uang produksi barang-barang tersebut. Di Indonesia PDB diukur setiap tiga bulanan dan tahunan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Nilai total pendapatan nasional dalam satuan harga sekarang disebut dengan PDB nominal (PDB atas dasar harga berlaku). Nilainya tentu berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan kuantitas produksi barang/jasa atau dalam harga dasarnya.

Jika nilai nominal ini dihitung dalam harga yang tetap atau dipatok, didapatlah nilai PDB riil (PDB atas dasar harga konstan). Untuk menghitung nilai riil tersebut dipilihlah satu tahun dasar—misalnya tahun 2000. Kemudian, nilai semua barang dan jasa dihitung berdasarkan harga masing-masing yang berlaku pada tahun tersebut. Karena harga barang sudah tetap, PDB riil dianggap hanya berubah sesuai dengan adanya perubahan kuantitas barang/jasa.

Perubahan PDB ini mencerminkan perubahan kuantitas output produksi secara riil. Inilah yang sehari-hari disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang disebut sebagai “pertumbuhan ekonomi” tidak lain mengacu pada peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian.

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%

g = tingkat pertumbuhan ekonomi
PDBs = PDB riil tahun sekarang
PDBk = PDB riil tahun kemarin

Contoh soal :

PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah = Rp. 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007 ?

jawab :

g = {(467-420)/420}x100% = 11,19%

C.   Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

Manfaat Pertumbuhan Ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional Pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negari oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.
   Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumbur daya (tenaga kerja dan modal). (Dornbuch, R dan Fischer, S, 1994:649-651)

b. Perubahan Struktur Ekonomi

Istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi disebut transpormasi struktural, artinya rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), AS (produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979)

1. Teori dan Bukti Empiris

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transpormasi ekonomi yang ditandai oleh LDCs, yang semula lebih bersifat subsistence dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada 2 teori yang umum digunakan dalam penganalisis perubahan struktur ekonomi.

a. Teori Migrasi (Arthus Lewis),

bahwa wkonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: Perekonomian Tradisional dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian Perekonomian Modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknay tinttgi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan produk marjinalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah. Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern.

Rumusnya :

LPD = Fd(WP’ YP) (2,25)

LPS = Fs(wp) (2,26)

LPD = LPD = LP (2,27)

Persamaan (2,25), permintaan L (LPD) yang merupakan suatu fungsi negatif dari tingkat upah (wp) (Fd’wp>0) dan positif dari volume produksi pertanian (Yp) (Fd’Yp>0). Persamaan (2,26) , penawaran L (LPS) yang merupakan suatu fungsi positif dari tengkat upah (Fw’wp). Sedang persamaan (2,27) mencermintakn keseimbangan di pasar L, yang menghasilkan tingkat w (W setelah dikoreksi dengan inflasi) dan jumlah L tertentu.

b. Teori Transpormasi struktural (Hollis Chenery)

Teori ini mempokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs, yang mengalami transportasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan NT dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB :

PDB = NTBi + NTBp

Berdasarkan model ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah empat faktor berikut :

a. Kenaikan permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap industri manufaktur.

b. Perluasan ekspor atau efek ttal dari kanaikan jumlah ekspor terhadap produk idustri manufaktur.

c. Substitusi imfor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur.

d. Perubahan teknologi, atau efek total dari perubahan koefisien infut-outfut di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.

Faktor-faktor internal yang membedalakn kelompok LDCs yang mengalami transisi ekonomi yang sangat pesat adalah

a. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri

b. Besarnya pasar dalam negeri

c. Pola distribusi pendapatan

d. Karakteristik dari industrialisasi

e. Keberadaan SDA

f. Kebijakan perdagangan luar negeri

2. Kasus Indonesia

Kalau dilihah dari Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Data BPS menunjukan bahwa tahun 1970, NTB dari sektor pertanian menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, dan pada dekade 1990-an hanya tinggal sekitar 16% hingga 20%. Menurutnya pangsa pertanian dalam permbentukan PDB selama periode tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan output (rata-rata pertahun) di sektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan output disektor-sektor lain.

3.       Pertumbuhan Ekonomi selama Orde Baru hingga saat ini

Era Orde Baru (1966 - 1997)

Pada masa transisi ini, perekonomian Indonesia masih tidak menentu. Dari segi ekonomi saja banyak sekali masalah pelik yang diwariskan oleh orde lama kepada orde baru. Untuk menyelamatkan perekonomian ini, pemerintah menetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi dengan membagi dalam program jangka pendek dan jangka panjang.

Program jangka pendek ditempuh dalam dua tahun dengan empat tahap penyelamatan. Setelah dua tahun, dilanjutkan dengan program jangka panjang yang terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berjalan penuh hingga Pelita VI, sedangkan pelita VII sempat berjalan satu anggaran tahun saja.

Pada era orde baru baru ini, terjadi krisis yang berkelanjutan dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, hingga krisis sosial yang selalu diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa. Aksi-aksi mahasiswa ini berujung turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya yang menandai runtuhnya rezim orde baru. Selama rezim orde baru tersebut pembangunan diarahkan pada pencapaian Trilogi Pembangunan yang termasuk dalam rangkaian Pelita. Pada Pelita VI yang seharusnya direncanakan sebagai era pembangunan ekonomi tinggal landas (take off). Namun yang awalnya sektor pertanian sebagai penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kemudian digantikan oleh sektor industri pengolahan. Langkah ini ternyata gagal, bukannya menjadi penghasil devisa, industri pengolahan ini malahan menjadi penghambur devisa.

Strategi industrialisasi import yang diterapkan pemerintah Indonesia ternyata telah gagal membawa perekonomian Indonesia tinggal landas dan mengurangi kesenjangan dengan negara-negara maju.

Perekonomian Indonesia malahan semakin terpuruk karena fundamentalnya kurang kuat memegang sektor industri. Berarti dalam kasus ini, teori Fedrich List telah terbukti, bahwa di daerah berhawa tropis hanya cocok untuk sektor ekonomi pertanian.

Masa Reformasi (1998 - sekarang)

Krisis moneter yang belanjut dengan krisis ekonomi masih belum bisa dipisahkan pada masa reformasi ini. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998, namun belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan karena laju inflasi masih tinggi yaitu sekitar 10%. Hal berbeda terjadi pada tahun 1999 yang sudah mengalami pertumbuhan positif, pada tahun 1998 seluruh sektor masih mengalami pertumbuhan negatif.

 Sejak tahun 1999 hingga sekarang, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menunjukan kearah yang menggembirakan. Di bawah kepemimpinan yang demokratis, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami pemulihan. Dari sini, Indonesia telah mendapatkan pengakuan di mata dunia hingga dinobatkan sebagai terbaik ketiga di dunia. Bahkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, ke depannya menargetkan pertumbuhan ekonomi selama 2010-2014 rata-rata sekitar 6,3 bahkan 6,9%  persen per tahun dengan pertumbuhan di tahun 2010 sebesar 7% - 7,2%. Namun tetap saja, semuanya dikembalikan lagi pada fluktuasi stabilitas sosial, politik, dan keamanan bangsa. Jika tidak terjadi pasang surut, maka semuanya bisa berjalan dengan lancar.

Namun yang sangat membingungkan dari tahapan perkembangan ekonomi Indonesia adalah sebelum Indonesia menyelesaikan tahap Lepas Landas (take off), Indonesia langsung meloncat ke arah Konsumsi Tinggi (the age of high mass consumtion) seperti sekarang ini. Munculnya banyak masyarakat yang konsumtif di daerah perkotaan tanpa peduli dengan keadaan ekonomi bangsa. Belum lagi tingkat belanja para pejabat Negara yang tinggi sekali dengan memakai uang rakyat. Tentunya hal ini tanpa melewati tahap gerakanke arah kedewasaan (the drive of maturity).

4.       Faktor penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

1.       Faktor-Faktor Internal

Faktor-faktor tersebut diantaranya, kondisi perbankan realisasi RAPBN 2003, terutama yang menyangkut beban pembayaran bunga utang pemerintah dan pengeluaran stimulus pasca tragedi Bali, hasil pertemuan CGI yang sempat ditunda akibat tragedi Bali, kebijakan ekonomi pemerintah terutama dalam bidang fiskal dan moneter, serta perkembangan ekspor nasional.
Kesiapan dunia usaha Indonesia dalam menghadapi AFTA 2003 juga akan berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional lewat pengaruhnya terhadap prospek perkembangan neraca perdagangan yang berarti saldo transaksi berjalan.
Faktor-faktor non ekonomi : politik san sosial, keamanan (terutaman enyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mencegah tidak terulangnya lagi tragedi Bali), dan hukum (terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis dan pelaksana otonomi daerah). Perbaikan fundamental ekonomi tidak disertai kstailan politik dan keamanan yang memadai, serta kepastian hukum. 

2.       Faktor-Faktor Eksternal

Faktornya diantaranya adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia 2003, kondisi politik global, terutama efek-efek dari perang AS-Irak dan krisis senjata nuklir Korea Utara. Perang AS dan Irak akan berdampak pada efek haraga minyak dan penurunan ekspor serta penundaan pengiriman TKI ke wilayah Timur Tengah, sedang efek dari kore Utara, jika terjadi perang besar-besaran jelas akan mengganggu arus perdagangan dan investasi di Asia Tenggara dan Timur khusunya dan dunia pada umumnya.